Munculnya Rokok Murah Menjadi Sorotan Di Tengah Kenaikan Cukai Rokok

Laporan wartawan Yanuar Rezky Yovanda

, JAKARTA – Kebijakan kenaikan tarif produk tembakau (CHT) dinilai belum cukup untuk mengatasi tingginya angka perokok di Indonesia karena masih banyak pilihan tembakau dengan harga yang berbeda-beda.

Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan Indonesia Center for Strategic Development Initiatives (CISDI), mengatakan kenaikan cukai masih belum cukup untuk mengatasi banyaknya perokok yang beralih ke rokok murah.

“Masyarakat banyak pilihan karena masih banyak pilihan rokok murah,” kata Olivia dalam keterangannya, Jumat, “Pendiskonan dan kenaikan harga rokok murah harus menjadi dasar pemerintah menaikkan harga.” 25 November 2022).

Maka tidak mengherankan jika perusahaan tembakau memilih untuk memasarkan rokok Kelas II yang lebih murah.

Untuk itu, CISDI mendorong penyempurnaan kebijakan kenaikan cukai yang masih menunggu untuk ditetapkan dalam Peraturan Perbendaharaan Negara (PMK).

Sementara itu, menurut Olivia, perusahaan tembakau tampaknya terus berupaya menjual produk tembakau lapis kedua dengan tarif pajak yang lebih rendah.

“Pengusaha tetap bisa memilih atau lebih pintar sehingga bisa menggunakan tarif pajak yang lebih rendah,” katanya.

Dia menambahkan, terobosan struktur cukai saat ini diperlukan untuk menekan jumlah dan jenis rokok murah yang beredar.

“Karena ada dua atau tiga tarif cukai untuk setiap kelompok, akan selalu ada pilihan rokok yang lebih murah,” pungkasnya, seraya menambahkan bahwa “penyederhanaan tarif cukai merupakan kebijakan penting untuk mengurangi ketersediaan rokok yang terjangkau di pasar.”

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali menaikkan tarif pajak CHT rokok sebesar 10% pada 2023 dan 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif Rokok Kretek Mesin (SKM) Kritik, Rokok Pabrikan Mesin Putih (SPM) dan Rokok Makanan Kritik (SKP) di Chittagong Hills akan bervariasi berdasarkan kategori.

See also  Empat Faktor Pendorong Perkembangan Ekonomi Digital, Komputasi Awan Memainkan Peran Penting!

Rata-rata 10% kemudian diwakili oleh SKM I dan II yang kemudian rata-rata antara 11,5 dan 11,75 (persentase), SPM I dan SPM II meningkat dari 12 menjadi 11%, sedangkan SKP I, II dan III melaporkan “5%” kata Sri Mulyani usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/3/2022).